Network
JURNALSUMSEL.COM - Langkah pemerintah melebur fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapat respon berbagai pihak.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai kebijakan pemerintah ini merupakan langkah mundur (set back).
Menurutnya, pemerintah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa penggabungan kedua kementerian tidak efektif. Selama kementerian digabung, tugas dan fungsinya tidak berjalan maksimal.
“Kita pernah berpengalaman dengan penggabungan fungsi Pendidikan Tinggi dengan Riset dan Teknologi dalam bentuk Kemenristek-Dikti. Ternyata dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif, sehingga fungsi Ristek dikembalikan lagi ke Kementerian Ristek dan fungsi Pendidikan Tinggi dikembalikan ke Kemendikbud," ucapnya (9/4) di Gedung DPR RI.
Baca Juga: Tanggapi Negara Ambil Alih Kelola TMII, Fahri Hamzah: Ibu Tien Soeharto Harus Dapat Penghargaan
Menurutnya, Jika sekarang pemerintah melakukan hal yang sama untuk sesuatu yang sudah dikoreksi. Dengan membentuk Kemendikbud-Ristek. Tentu keputusan tersebut sangat membingungkan.
Dia tegas mengatakan keputusan penggabungan dua kementerian itu tidak akan efektif. Mengingat penggabungan, pemisahan atau peleburan lembaga membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk koordinasi dan adaptasi. Dimana proses adaptasinya saja membutuhkan waste sekitar 2-3 tahunan.
Sementara Pemerintahan Jokowi periode kedua efektif tinggal 2 tahun lagi. Maka praktis kementerian baru ini tidak akan efektif bekerja di sisa usia pemerintahan sekarang ini.
Upaya penggabungan Kemendikbud-ristek praktis perumusan kebijakan dan koordinasi ristek akan semakin tenggelam oleh persoalan pendidikan dan kebudayaan yang sudah segunung.
