JURNALSUMSEL.COM - Analis Kebijakan Publik, Said Didu menyindir para pihak yang tidak fokus mengambil kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
Said Didu mengatakan bahwa seluruh pihak sepakat untuk fokus menyelamatkan nyawa rakyat, terlebih dengan jumlah kasus kematian harian karena Covid-19 yang mencapai 2.000 orang pada Selasa 27 Juli 2021 kemarin.
"Saya begini, semua sepakat selamatkan nyawa, kita sepakat untuk itu kan, tadi 2.000 loh meninggal," ucapnya dikutip JURNALSUMSEL.COM dari kanal Youtube tvOneNews pada Rabu 28 Juli 2021.
Selanjutnya Said Didu juga menegaskan bahwa menyelamatkan nyawa merupakan hal yang lebih penting dibandingkan urusan lain seperti ekonomi.
"Kebijakan itu pilihan, nah Pemerintah punya hak memilih, dan kita punya hak mengkritisi terhadap pilihan. Itu normal-normal saja. Jadi saya menyatakan, ini selamatkan dulu nyawa deh, baru mikir ekonomi," ujarnya.
Said Didu pun mengatakan bahwa ia pernah meminta Pemerintah untuk menghitung anggaran lockdown.
"Saya pernah menyatakan juga, cobalah dihitung, ini kan dihindari terus dengan mengganti nama-nama. Pada saat menyebutkan karantina wilayah, maka Pemerintah Pusat harus menyiapkan anggaran. Itu konsekuensi UU, tapi ini dihindari," ucapnya.
Said Didu juga menyoroti salah satu alasan tidak diberlakukannya lockdown oleh Pemerintah adalah karena adanya hal ini menyangkut dengan persoalan ekonomi.
Baca Juga: Ketahui Bansos BST PKH Kartu Sembako Periode Juli 2021 Hanya Masuk ke 4 Rekening Bank Himbara Ini!
Dia pun menegaskan bahwa tidak diberlakukan lockdown karena Pemerintah menghindari anggaran keluar untuk hal tersebut, dan lebih memilih mengeluarkan anggaran untuk keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan.
"Begini, memilih keseimbangan itu harus ada preasumsi, bahwa ekonomi hanya bisa jalan kalau pandemi berhenti. Nah, jangan diambil setengah, kan dari awal ngambil setengah-setengah terus," ujar Said Didu.
Dia pun mengatakan bahwa orang-orang yang masih memilih kebijakan lain di samping menyelamatkan nyawa, bukan lagi seorang manusia.
"Orang yang menganggap ada kebijakan lain daripada menyelamatkan nyawa lebih penting, itu bukan manusia lagi," kata Said Didu.
Dia juga menekankan bahwa kebijakan merupakan sebuah pilihan sehingga Pemerintah pun memiliki hak untuk memilih.
Selain itu, perlu juga diingat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Pemerintah yang dirasa kurang tepat.***