JURNALSUMSEL.COM - Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan diberikan lagi oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini ke depannya.
Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan dalam bantuan sosial yang dikucurkan kementeriannya.
Namun, jangan khawatir karena bantuan langsung tunai tersebut akan digantikan secara elektronik.
Semua akan menggunakan teknologi informasi sehingga semunya bisa transparan, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial.
Penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial selanjutnya tidak perlu membutuhkan orang ketiga.
Baca Juga: Risma Rangkap Jabatan Jadi Wali Kota Sekaligus Mensos, Mantan Jubir KPK Sindir Dengan Pasal Ini
Baca Juga: Info Penerima BLT UMKM/BPUM, Cek Lagi Ketentuan Ini Agar Dapat Bantuan Rp2,4 Juta!
Demikian disampaikan Risma usai melakukan serah terima jabatan dari Plt Menteri Sosial, Muhadjir Effendy kepada dirinya di Kementerian Sosial, di Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020.
"Kita tidak akan ada bantuan kas, jadi bantuan langsung kita akan hapus semua transaksi online, jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi sehingga bisa dilihat siapapun," ungkap Risma.
Sebelumnya, artikel ini telah tayang lebih dulu di Pikiran Rakyat dalam judul "Jadi Menteri Sosial, Risma Bakal Hapus Semua Bantuan Tunai, Ini Gantinya"
Pembenahan data
Risma masih ingin mempelajari dulu masalah yang ada di Kementerian Sosial. Ke depan dirinya akan memaksimalkan Teknologi dan Informasi sehingga semuanya bisa terpadu.
Menurutnya, untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama kalau tidak ada input data yang baru.
"Kalau pengalaman saya membetulkan data asal tidak ada inputan baru itu cepat sekali," ujarnya.
Baca Juga: Rekomendasi Tempat Liburan Tahun Baru 2021, Bebas Aturan Protokol Kesehatan!
Baca Juga: Resmi! Sriwijaya FC Pertahankan Empat Pemain Asli Sumsel untuk Musim 2021, Berikut Daftar Namanya
Risma juga akan menggandeng pihak ketiga yakni Perguruan Tinggi sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.
"Sebetulnya belum tahu krusialnya tapi dengan sistem teknologi dan informasi asal inputnya masuk itu cepat sekali. Contoh berapa yang meninggal dengan TI itu langsung gugur kemudian berapa yang masuk, permasalahannya berapa yang masuk," tutur Risma, Mantan Walikota Surabaya itu.
"Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan," ungkapnya.
Mantan Walikota Surabaya itu sangat percaya diri, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan.
Namun semua itu bisa lebih cepat bila daerah juga bisa cepat melakukan perbaruan data.
Baca Juga: Liburan Natal dan Tahun Baru di Rumah Ternyata Lebih Mengasikkan, Hemat Biaya dan Bebas Virus!
Baca Juga: Peluang Emas dari Kemnaker: 154 Ribu Rekening Bermasalah Masih Bisa Dapat BLT BPJS Tahun 2021
"Makanya kita kebut, sebetulnya dengan program dengan elektronik kita akseskan dengan kependudukan itu mereka akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat," ungkap Risma.***(Amir Faisol/Pikiran Rakyat)