JURNALSUMSEL.COM- Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden kembali membatalkan kebijakan dari pendahulunya Donald Trump.
Sebelumnya, diketahui Biden juga telah membatalkan kebijakan Trump yang melarang Warga Negara Asing (WAN) yang mayoritas muslim masuk ke AS.
Selain itu, Ia juga menghentikan pembangunan tembok perbatasan dengan negara Amerika Latin yang berbatasan langsung dengan AS.
Kebijakan-kebijakan itu memang telah ditentang oleh Biden sebelum dirinya secara resmi menjadi Presiden AS.
Joe Biden menyebut kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi ras dan agama serta termasuk pelanggaran HAM yang diakui oleh dunia.
Adapun, termasuk kebijakan terbarunya. Biden menginstruksikan jajarannya untuk mengaktifkan kembali bantuan untuk warga Palestina.
Baca Juga: Resmi Jadi Kapolri, Listyo: Saya Tampilkan Institusi Polri yang Tegas Tapi Humanis
Baca Juga: 5 Daya Tarik Wanita Berpipi Chubby, Termasuk Bikin Pria Jatuh Hati, Kamu Salah Satunya?
Melalui utusan AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Richard Mills membenarkan instruksi tersebut.
Richard Mills mengatakan bahwa Presiden Joe Biden menginstruksikan jajaran pemerintahannya untuk segera memulihkan keterlibatan negeri paman sam itu secara kredibel dengan Palestina dan Israel.
Ia juga akan berupaya mendorong Dewan Keamanan PBB lewat jalur diplomatik untuk memperbaiki hubungan AS dengan otoritas Palestina, dan rakyat Palestina.
Diketahui, bahwa di bawah kepemimpinan mantan Presiden AS Donald Trump hubungan tersebut tak berkembang.
Oleh sebab itu, secara resmi dirinya mewakili pemerintahan AS mengumumkan bahwa pemerintahan Biden akan mengaktifkan kembali bantuan AS untuk Palestina yang sebelumnya sempat ditangguhkan oleh Trump.
Ia juga menerangkan bahwa program bantuan PBB untuk Palestina juga akan dipulihkan.
Baca Juga: Ketahui , 9 Start Up Karya Anak Bangsa ini Bisa Permudah Aktivitasmu!
Baca Juga: Ibrahimovic Mendapatkan Hadiah Kartu Merah, Pioli : Ini Alasan Kami Kalah
“Ini akan mencakup pemulihan bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang ditangguhkan Trump, dan pembukaan kembali perwakilan Palestina di Washington yang ditutup pada 2018,” kata Mills sebagaimana dikutip Jurnal Sumsel dari Anadolu Agency.
Tidak hanya itu, Mills meyakinkan kepada Palestina bahwa keterlibatan diplomatik AS akan didasarkan pada perundingan aktif kedua belah pihak.
“Keterlibatan diplomatik AS harus didasarkan pada perundingan aktif dengan kedua belah pihak, dan keberhasilan akhir membutuhkan persetujuan aktif dari kedua belah pihak,” ujarnya.
Pernyataan resmi yang diumumkan oleh Richard Mills tersebut dalam rangka mengkonfirmasi pemerintahan baru AS soal isu Israel dan Palestina sejak Biden menjabat sebagai Presiden pada 20 Januari.
Selanjutnya, Mill menegaskan akan mendesak pemerintah Israel dan otoritas Palestina untuk menghindari langkah sepihak.
Hal itu dilakukan, unruk membuat solusi dua negara tidak semakin sulit. Langkah-langkah dimaksud seperti aneksasi wilayah, aktivitas pemukiman, perobohan bangunan, dan lainnya.***