JURNALSUMSEL.COM- Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertimbangkan untuk mengganti penjabat jaksa agung dengan seorang pejabat yang bersedia untuk mengejar klaim penipuan pemilu yang tidak berdasar.
Sebagimana dilaporkan Wall Street Journal, Trump juga mendorong Departemen Kehakiman untuk meminta Mahkamah Agung membatalkan kemenangan Presiden Terpilih Joe Biden pada Sabtu 23 Januari 2021.
Dikutip dari Wall Street Journal yang mengatakan upaya pada minggu-minggu terakhir kepresidenan Trump gagal karena penolakan dari hakim.
Hakim yang ditunjuknya menolak untuk mengajukan apa yang mereka anggap sebagai gugatan hukum yang tidak berdasar di Mahkamah Agung.
Tidak hanya itu pejabat senior departemen lainnya kemudian mengancam akan mengundurkan diri jika Trump memecat sementara Jaksa Agung Jeffrey Rosen.
Baca Juga: Hujan Lebat, Sejumlah Titik di Bekasi Digenangi Banjir
Pejabat senior termasuk Rosen, mantan Jaksa Agung William Barr dan mantan penjabat Jaksa Agung Jeffrey Wall menolak untuk mengajukan kasus ke Mahkamah Agung.
Mereka menyimpulkan tidak ada dasar untuk menggugat hasil pemilihan dan pemerintah federal tidak memiliki kepentingan hukum apakah Trump atau Biden yang memenangkan pemilihan presiden.
Penasihat Gedung Putih saat itu, Pat Cipollone dan wakilnya, Patrick Philbin, juga mengatakan menentang gagasan Trump, yang dipromosikan oleh pengacara luarnya.
Setelah rencana Mahkamah Agungnya tidak berhasil, Trump menjajaki untuk mengganti Rosen dengan Jeffrey Clark, sekutu Trump yang telah menyatakan kesediaannya untuk menggunakan kekuasaan departemen untuk membantu Trump melanjutkan perjuangan hukumnya yang gagal dalam memperebutkan hasil pemilihan.
Diketahui, Trump membatalkan rencana itu setelah ancaman dari pimpinan senior Departemen Kehakiman untuk mundur jika Rosen dicopot.
Adapun, rencana menggulingkan Rosen pertama kali dilaporkan oleh New York Times.
Baca Juga: Berpotensi Hujan Disertai Kilat, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca di Jabodetabek
Baca Juga: Tren Fashion yang Akan Populer Tahun 2021
Seorang penasihat Trump, diminta untuk menanggapi laporan media AS itu. Penasehat Trump mengatakan bahwa Trump menginginkan penipuan pemilu dapat diselidiki.
“Secara konsisten berpendapat bahwa sistem peradilan kita harus menyelidiki penipuan pemilu yang lebih luas dan merajalela yang telah mengganggu sistem kita selama bertahun-tahun.
Setiap pernyataan yang bertentangan adalah salah dan didorong oleh mereka yang ingin menjaga sistem tetap rusak." ujarnya sebagaimana dikutip Jurnal Sumsel dari Reuters.
Sebelumnya, klaim Trump yang tak kenal lelah dan tidak berdasar atas penipuan pemilu dan penolakannya untuk mengakui kemenangan Biden memuncak pada 6 Januari 2021.
Saat itu Trump mendesak para pendukungnya untuk berbaris ke Capitol untuk memprotes sertifikasi hasil pemilu. Amukan yang diakibatkannya menyebabkan lima orang tewas, termasuk seorang petugas polisi Capitol.
Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu, 5 Makanan Ini Ternyata Bisa Meningkatkan Kesehatan Mental
Baca Juga: 5 Cara Menghilangkan Bau Mulut Tidak Sedap yang Wajib Dicoba!
Akibat dari perbuatannya tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan Demokrat memakzulkan Trump untuk kedua kalinya seminggu kemudian karena menghasut pemberontakan di Capitol, dan persidangan Senat atas tuduhan itu akan dimulai minggu 8 Februari 2021.***