JURNALSUMSEL.COM - Indonesia di tahun 2020 menjadi sebuah refleksi dalam menilai apakah reformasi birokrasi yang digaungkan berjalan dengan baik atau akan terus mengalami stagnasi pada isu-isu tertentu.
Sudah satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin untuk periode kedua ini.
Setelah mendapatkan mandat yang semakin besar, pemerintah terlihat seperti memiliki jalur yang jelas untuk melakukan reformasi dan meluncurkan rencana ambisinya untuk memindahkan kursi pemerintahan ke Kalimantan.
Namun, sedikit malang nasibnya di awal tahun 2020 ini, periode keduanya disambut oleh pandemi Covid-19.
Baca Juga: 5 Bahan Makanan yang Tidak Direkomendasikan Membelinya Lewat Belanja Online
Beberapa program-program jadi terhambat dengan melakukan alokasi anggaran untuk kebutuhan Covid-19.
Sayangnya, pemerintah dinilai lamban oleh beberapa pihak dalam menangani dan cenderung meremehkan Covid-19.
Awal Maret lalu, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengklaim tidak ada kasus infeksi Covid-19 dan menepis laporan peneliti Universitas Harvard sebagai "penghinaan" yang mengatakan Indonesia pasti memiliki kasus yang tidak dilaporkan.
Sementara itu, Presiden Jokowi tampaknya lebih mengkhawatirkan ancaman virus terhadap perdagangan, investasi, dan pariwisata.
Baca Juga: Kopi Semendo Asal Muara Enim Masuk Nominasi Minuman Tradisional Terpopuler di Indonesia