Kasus Positif Tembus Angka 2 Juta, Mardani Ali Sera: Penanganan Covid-19 Harus Ketat dan Kejam

- 23 Juni 2021, 14:45 WIB
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. /Instagram/@mardanialisera/

JURNALSUMSEL.COM - Kasus positif Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Bahkan per 21 Juni 2021 kemarin, total kasus positif Covid-19 sudah mencapai angka dua juta.

Tak hanya wabah Covid-19, varian baru seperti Varian Delta yang penularannya lebih cepat juga dikhawatirkan akan menjadi wabah terbaru yang harus ditangani selagi Covid-19 belum mereda.

Tingginya mobilitas masyarakat tentu menjadi penyebab utama lonjakan kasus Covid-19 dalam satu bulan terakhir ini.

Baca Juga: Siap-siap! Ini Syarat Lengkap Daftar PPPK 2021 Akhir Bulan Nanti

Kondisi ini pun menjadi perhatian bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah tepat agar mempersempit penyebaran Covid-19.

Program vaksinasi masih terus dilakukan, sementara PPKM pun sudah mulai diperpanjang di berbagai wilayah terutama pada daerah zona merah.

Kebijakan terbaru yakni penerapan lockdown masih dalam perbincangan karena masih menuai pro dan kontra.

Menanggapi hal ini, politisi PKS Mardani Ali Sera menyebutkan bahwa pemerintah harus ketat dan kejam dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

Hal ini disampaikan melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera pada hari ini, Rabu, 23 Juni 2021.

Baca Juga: Member APRIL Angkat Bicara tentang Kontroversi Bullying Hyunjoo

"Bismillah, angka 2 jt kasus positif Covid-19 sdh Indonesia lalui, begitu jg dgn angka penularan harian yg sdh memecahkan rekor. Ini lbh dr sekadar angka / statistika. Tdk bs ditawar, penanganan Covid-19 mesti ketat&kejam. Kejam bermakna hrs berani mengambil keputusan tegas & tega," tulisnya dalam sebuah utas.

Mardani Ali Sera juga menyinggung terkait kecondongan pemerintah dalam keberlangsungan aktivitas ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

"Suka tdk suka,kt melihat penanganan pandemi yg pemerintah lakukan msh berorientasi pd aspek ekonomi. Mas Faisal Basri, ekonom senior dr UI jg menyebut,konsensus ekonom di seluruh dunia sdh menyatakan bhw krisis kesehatan hrs lbh dulu diselesaikan sbg persyaratan pemulihan ekonomi," lanjutnya.

Baca Juga: Tak Setuju Jokowi Tiga Periode, Fahri Hamzah: Apa Memang Tidak Ada Karir Baru bagi Presiden?

Beberapa pihak memang menentang kebijakan pemerintah dalam penerapan lockdown, dengan alasan terhambatnya aktivitas ekonomi Indonesia yang saat ini sedang menurun.

Kontra terkait penerapan lockdown ini pun ditakutkan akan menjadi krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Beberapa pihak seperti Mensos Risma lebih setuju jika pemerintah menerapkan PPKM dibandingkan lockdown.

Ia beranggapan Indonesia tak bisa disamakan dengan luar negeri yang kondisi ekonominya terbilang stabil.

Baca Juga: LENGKAP! Tahapan Pendaftaran PPPK 2021

Mardani Ali Sera menyebut penerapan PPKM mikro saat ini pun tidak berpengaruh apa pun pada angka Covid-19 yang semakin tinggi.

Ia menilai penerapan PPKM ada potensi tidak berdampak pada mobilitas masyarakat belakangan ini.

"Terlebih kebijakan penebalan PPKM Mikro yg pemerintah putuskan tidak jauh berbeda dgn PPKM Mikro sebelumnya. Ada potensi tidak terlalu berdampak pada mobilitas masyarakat yg kian meningkat akhir2 ini. Pengawasan yg pemerintah lakukan pun masih amat longgar," kata Mardani Ali Sera menjelaskan.

Kebijakan pemerintah dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 terus didesak berbagai pihak sampai saat ini.

Dengan angka kasus Covid-19 yang sudah tembus dua juta, pemerintah diharapkan tegas dalam mengambil kebijakan baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.***

Editor: Aisa Meisarah

Sumber: Twitter


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah