JURNALSUMSEL.COM - Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Pajak akan membebaskan pajak bagi karyawan sampai dengan Desember 2020.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak RI Suryo Utomo dalam podcast YouTube Deddy Corbuzier.
Dia menjelaskan bahwa ada 2 hal yang berbeda mengenai Pajak Penghasilan (PPh) dibanding tahun lalu.
Suryo mengatakan PPh pasal 21 dan pasal 25 akan disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
Baca Juga: Link Live Streaming MotoGP Catalunya di TV Online, Pertarungan Pembalap Yamaha
Baca Juga: Tips Bagi Pendaftar Kartu Prakerja yang Verifikasi Emailnya Bermasalah
Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.
Sedangkan, Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.
Baca Juga: 6 Rumah Sakit Terbaik di Palembang
Baca Juga: Daftar Kota Termacet di Dunia, DKI Jakarta Masuk 10 Besar
Suryo Utomo menyebutkan sekarang ini pemerintah tidak mengambil pajak dari karyawan atau PPh pasal 21 itu ditanggung pemerintah.
"Itu (PPh pasal 21) sampai dengan Desember (2020), penghasilan karyawan yang sampe dengan Rp 200 juta setahun. Kira-kira nih jadi sebulan itu proximately ya Rp 15 juta lah," kata Suryo dalam akun Youtube Deddy Corbuzier, Kamis 24 September 2020.
Jadi, pekerja yang memilki gaji sampai Rp 15 juta per bulan tidak akan dikenakan pajak, melainkan mendapatkan gaji secara utuh.
Ini dilakukan pemerintah dalam menyikapi pandemi Covid-19, agar pajak karyawan yang seharusnya dibayar ke negara jadi dipergunakan untuk keperluan karyawan tersebut.
Baca Juga: AYO!!! Besok Pendaftaran Ditutup, Kartu Prakerja Geombang 10 Hanya dibuka
Baca Juga: Google Ulang Tahun ke-22, Dirayakan dengan Doodle Baru
"Jadi PPh 21 kan seharusnya disetorin ke negara, ini gak perlu disetorin, dibalikin ke karyawannya, supaya karyawannya belanja," ucap Suryo.
Dia berharap agar mereka mampu menjaga daya belinya untuk menggulirkan kebutuhan karyawan sendiri dan untuk menggulirkan ekonomi.
Selain mengenai PPh pasal 21, Suryo Utomo juga menjelaskan adanya perbedaan pada PPh pasal 25 yang merupakan Wajib Pajak (WP), baik berupa orang pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha.
Baca Juga: Jadwal Live Streaming Liga Premier Inggris: Ada Manchester City Vs Leicester City
Baca Juga: Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Catalunya: Perjuangan Valentino Rossi
"Logikanya gini, untung 2019, bayar 2020, tapi kemudian ada kewajiban per bulan berdasarakan tahun 2019. Nah kewajiban bulanan tadi yang kita kurangkan," ujar Suryo Utomo.
Angsuran PPh pasal 25 tersebut, Suryo menambahkan, terdapat pengurangan sebanyak 30 persen per bulan dari total yang dibayarkan.
"Dulu hanya industri pengolahan, terus kita lebarin dengan PMK yang terakhir kemarin 86 itu hampir seluruh sektor.
Hampir saja 1000an, berapa kelompok usaha gitu ya, jadi kalo boleh dibilang ya hampir seluruh sektor. Untuk PPH angsurannya tadi bisa dikurangin 30 persen," kata Suryo.
Baca Juga: Simak Ini, Daerah di Indonesia yang Berpotensi Tsunami Bukan Cuma Pulau Jawa
Baca Juga: Baru Gabung Langsung Cetak Gol untuk Muba Babel United, Titus Bonai Curi Hati Fans dan Manajemen
Hal tersebut Suryo Utomo juga menjelaskan bahwa hampir semua sektor industri yang bisa mendapat pengurangan 30 persen angsuran PPh pasal 25 per bulan.
Artikel ini lebih dulu tayang di Portal Surabaya dalam judul "Dirjen Pajak: Pemerintah Akan Membebaskan Wajib Pajak Bagi Karyawan Sampai Desember 2020".***(Yohanes Bayu/Portal Surabaya)