JURNALSUMSEL.COM - Pemerintah khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) akan membagikan bantuan sosial beras kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Bansos tersebut dibagikan guna memenuhi kebutuhan pokok di masa pandemi Covid-19. Pemerintah akan mendistribusikan beras seberat 15 kg per bulan setiap KPM selama tiga bulan.
Kemudian untuk Bansos Uang Tunai sekali salur senilai Rp500.000 per KPM bagi 9 juta peserta Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak menerima PKH.
Baca Juga: Bahas TMMD dengan Pandgam II/Sriwijaya, Gubernur Sumsel Herman Deru: Tak Hanya Bangun Jalan
Seperti dikutip dari Antara, Bansos Uang Tunai akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), khususnya bagi KPM yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Selain itu juga dilakukan melalui Kantor Pos maupun disalurkan secara langsung. Sementara untuk penyaluran Bansos Beras rencananya akan dilakukan oleh Perum Bulog.
"Selain bantuan sosial beras, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial uang tunai," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara, Rabu 12 Agustus 2020.
Baca Juga: Terima Laporan Soal Tiang Pembatas Trotoar Jembatan Ampera, Polrestabes Palembang Bentuk Tim Khusus
Menrutunya, Bantuan Sosial Uang Tunai diharapkan meningkatkan daya beli dan menjadi daya ungkit efektif terhadap roda perekonomian, khususnya pada kwartal ketiga Tahun 2020.
"Anggaran yang disiapkan untuk Bansos Beras kepada 10 juta KPM sebesar Rp5,41 triliun. Sementara anggaran untuk 9 juta penerima Bansos Uang Tunai adalah sebesar Rp4,5 triliun," ujarnya.
Sejak pandemi Covid-19, Kementerian Sosial menyalurkan PKH setiap bulan dari sebelumnya tiga bulan sekali dan menambah jangkauan dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM.
Baca Juga: Pelaku Pembunuhan di Jembatan Musi IV Tertangkap, Satu Masih Diburu
Selain bansos reguler, seperti PKH dan BPNT, Kemensos juga menyalurkan bansos khusus Covid-19, yaitu bansos sembako kepada 1,9 juta warga Jabodetabek dan bansos tunai senilai Rp600 ribu bagi 9 juta keluarga terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek.***