JURNALSUMSEL.COM – Pandemi Covid-19 masih belum selesai namun ancaman kembali datang. Akhir-akhir ini Kementerian Kesehatan sedang mengupayakan untuk mengantisipasi penyebaran virus Nipah.
Kemenkes mengimbau agar semua masyarakat selalu berwaspada akan adanya potensi penyebaran virus Nipah ke Indonesia melalui hewan ternak ini.
Diketahui, Virus Nipah (NiV) sendiri merupakan virus zoonosis yang bisa menular dari hewan seperti kelelawar dan babi ke manusia.
Baca Juga: Alice in Borderland Season 2 Akan Rilis Tahun 2021? Simak Bocoran dan Fakta Terbarunya di Sini!
Baca Juga: 7 Tokoh Serial Anime Attack on Titan yang Bikin Pecinta Anime Jatuh Cinta
Baca Juga: CPNS 2021 Dibuka Beberapa Bulan Lagi, Simak Alur Pendaftarannya di Portal SSCN
Adapun tingkat kematian akibat virus Nipah ini bisa mencapai 75% dan sampai saat ini belum ada vaksinnya.
Menurut informasi, penyakit yang disebabkan oleh virus Nipah ini pertama kali muncul di Malaysia pada tahun 1998, dimana menyebabkan wabah respirasi pada babi, yang kemudian menyerang manusia.
Meskipun belum pernah ada laporan virus ini terjadi di Indonesia namun wabah virus Nipah tersebut nyatanya mampu menyebabkan kematian pada ternak babi dan manusia di Semenanjung Malaysia.
Baca Juga: Ramai Nyinyiran di Postingan Jubir Presiden, Wartawan: Coba Lamar Jadi Jubir Joe Biden Aja Bang
Baca Juga: Gempar, Pria di Prabumulih Bunuh Ibu Kandung, Dugaan Motif Karena Tidak Kunjung Menikah
Adapun yang harus diwaspadai akan potensi penularan virus Nipah tersebut. Dikabarkan virus Nipah penularannya erat dengan hewan ternak babi di Malaysia lalu melalui kelelawar pemakan buah.
Apalagi hewan ini sering terlihat di Semenanjung Malaysia yang mengarah ke Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara yang berdekatan dengan Malaysia.
Tak hanya itu, potensi penyebaran juga bisa saja terjadi melalui kelelawar atau melalui perdagangan babi yang ilegal dari Malaysia ke Indonesia.
Sebagai bentuk antisipasi pencegahan penularan dari virus Nipah, pemerintah berupaya mencegah perdagangan ternak babi ilegal dari daerah yang terinfeksi.
Bahkan, pemerintah juga melakukan prosedur pengetatan ekspor dan impor komoditas babi dan produk antara Indonesia dan Malaysia.***