Dianggap Otoriter, Uni Eropa Pertimbangkan Sanksi Untuk Rusia

- 25 Januari 2021, 20:00 WIB
Presiden Rusia Vladimir Putin
Presiden Rusia Vladimir Putin /Instagram.com/@vputin.team

JURNALSUMSEL.COM - Menteri luar negeri Uni Eropa (UE) akan mempertimbangkan langkah selanjutnya terhadap Rusia.

Langkah tersebut diambil setelah negara-negara barat mengutuk perlakuan keras di Kremlin terhadap para demonstran yang menyerukan pembebasan politisi oposisi Alexei Navalny.

Tidak hanya UE, Amerika Serikat dan Inggris juga ikut bergabung dalam mengkritik pemerintahan Vladimir Putin pada hari Minggu 24 Januari 2021.

UE, AS dan Inggris bersama dengan menteri luar negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, menggambarkan penangkapan massal ribuan pengunjuk rasa di beberapa kota Rusia sebagai bentuk penghinaan yang tidak dapat ditoleransi dan sudah ke arah otoriterisme.

Diketahui bahwa terjadi bentrokan terjadi di Moskow, St Petersburg, Vladivostok, dan kota-kota lain pada Minggu 24 Januari 2021 lalu.

Baca Juga: Album ‘21’ Adele Resmi Injak Satu Dekade, Setelah Raih 6 Penghargaan Grammy Award

Baca Juga: 7 Rekomendasi Podcast Horor yang Bisa Kamu Dengerin Saat Malam, Nomor 3 Bikin Merinding!

Beberapa pengunjuk rasa luka-luka akibat bentrok dengan polisi anti huru hara yang mengenakan pelindung tubuh dan helm

Presiden Polandia, Andrzej Duda telah menyerukan kepada UE untuk meningkatkan sanksi terhadap Rusia atas perlakuan terhadap Navalny.

Navalny sendiri ditangkap akhir pekan lalu saat ia kembali ke Rusia dari Jerman untuk pertama kalinya sejak diracuni dengan zat saraf.

“Satu-satunya cara untuk menghindari konflik adalah dengan memaksa hukum internasional dipatuhi. Satu-satunya cara untuk melakukan ini tanpa senapan, meriam dan bom adalah melalui sanksi,” kata Duda kepada Financial Times sebagaimana dikutip Jurnal Sumsel dari The Guardian.

Pemimpin Polandia itu juga mengatakan kepala urusan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell harus mempertimbangkan kembali rencana untuk mengunjungi Rusia bulan depan kecuali jika Navalny dibebaskan.

Ia juga berharap agar para menteri luar negeri Uni Eropa membahas tanggapan mereka terhadap penahanan Navalny pada hari Senin 25 Januari 2021.

Baca Juga: Trailer Film Godzilla Vs Kong Resmi Rilis Hari Ini, Ini Bocorannya!

Baca Juga: 5 Judul Anime Bergenre Sport yang Harus Kamu Tonton! Bisa Kenal Olahraga Sambil Nonton Anime!

Menanggapi hal tersebut, Borrell mengatakan langkah selanjutnya akan dibahas.

Manfred Weber, seorang konservatif senior Jerman dan kepala kelompok EPP kanan-tengah di parlemen UE, mengatakan kepada kelompok surat kabar RND Jerman bahwa penangkapan pengunjuk rasa tidak boleh ditoleransi dan bahwa Rusia harus menghadapi sanksi finansial.

“Tidak dapat diterima bahwa para pemimpin Rusia mencoba untuk mempersingkat protes yang berkembang dengan menangkap ribuan demonstran, kata Weber

Ia juga menegaskan bahwa UE tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan sanksi kepada Rusia.

"Menteri luar negeri Uni Eropa tidak diizinkan untuk mengelak sekali lagi dan berhenti pada permohonan umum," tegas Weber.

Baca Juga: Hadapi Gelombang Kedua Pandemi, Presiden Meksiko Dinyatakan Positif Covid-19

Baca Juga: Tebak Kepribadian Berdasarkan Warna Kesukaan, Ada yang Menjadi Favoritmu?

Kemudian, Weber menambahkan bahwa ancaman untuk menghentikan pipa Nord Stream 2 adalah tujuan untuk menggandakan pengiriman gas alam dari Rusia ke Jerman, harus tetap di atas meja.

Seorang juru bicara pemerintah Jerman menolak berkomentar ketika ditanya apakah Berlin bersedia mendukung sanksi baru terhadap Rusia setelah penangkapan Navalny.

Salah satu anggota parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi pada hari Kamis lalu.

Resolusi tersebut menyerukan blok untuk menghentikan penyelesaian pipa gas Nord Stream 2 sebagai tanggapan atas penangkapan Navalny.

Kanselir Jerman, Angela Merkel akan terus mendukung proyek tersebut meskipun ada kritik dari UE.

Baca Juga: Atletico Madrid Kokoh di Puncak Klasemen Usai Kalahkan Valencia 3-1

Baca Juga: Kamu Pecinta Cokelat? Hati-Hati! Ini 5 Mitos Menyebalkan Tentang Cokelat yang Harus Kamu Ketahui!

Ia mengatakan pandangannya tentang proyek tidak berubah meskipun ada kasus Navalny.

Juru bicara kedutaan besar AS di Moskow, Rebecca Ros melalui twitternya mengatakan bahwa AS mendukung hak semua orang untuk melakukan protes damai, kebebasan berekspresi.

Selain itu, kedutaan juga men-tweet pernyataan departemen luar negeri yang menyerukan pembebasan Navalny.

Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, mengatakan komentar AS itu tidak pantas dan Ia menuduh Washington telah ikut campur tangan dalam urusan internal kami.***

Editor: Shara Amalia

Sumber: The Guardian


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah