Network
JURNALSUMSEL.COM – Wakil Ketua Fraksi Bidang Politik Hukum dan HAM PKS DPR RI, Sukamta, mendukung rencana pemerintah yang akan melakukan pemekaran di wilayah Papua.
“Kami mendukung rencana pemekaran agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan orang asli Papua (OAP) meningkat,” kata Sukamta, dikutip tim Jurnal Sumsel di keterangan tertulis, Jakarta, 4 Maret 2021.
Sukamta mengatakan bahwa dia mendukung pemekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas orang asli Papua.
“Kemudian, pemerintah memperhatikan aspirasi rakyat Papua dan memiliki rencana strategis serta implementasi secara bertahap membangun manusia-manusia Papua.
Pemekaran harus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional,” katanya.
Baca Juga: Jadwal Acara di TV One Hari Ini, 4 Maret 2021: Ada Tayangan 2 Hari 1 Malam Hingga Dua Sisi!
Anggota Komisi I DPR RI itu menyatakan bahwa selama 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat terkesan hanya memberikan dana dari pusat ke daerah.
Kemudian membiarkan dana tersebut dikelola secara bebas oleh pemerintah daerah Papua dan papua Barat.
“Dana puluhan triliun digelontorkan untuk Otsus, namun dalam implementasi, pengawalan dan evaluasi terhadap hasil masih jauh sekali dari harapan rakyat Papua,” katanya.
Dia mengatakan bahwa dana Otsus lebih banyak digunakan untuk belanja birokrasi pemerintahan ketimbang untuk layanan publik dan rakyat.
“Dana Otsus lebih banyak dialokasikan untuk belanja birokrasi pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan kebutuhan layanan publik yang menyentuh rakyat secara langsung minim dan tidak berjalan baik,” ujar Sukamta.
Sukamta secara khusus menekankan bahwa pemekaran otonomi khusus harus memprioritaskan subjek utama yaitu orang asli Papua.
“Pendekatan pembangunan manusia Papua harus khusus tertuju pada Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini merasa terpinggirkan, termarjinalkan, inferior dan merasa hanya diperalat saja.
OAP merasa makin tersisih dengan hadirnya para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Ini problem serius dan pemerintah harus fokus menyelesaikanya.
Persoalan pemekaran, dana otsus hanyalah metode atau sarana. Sedangkan sasaran, rencana penyelesaian, implementasi, monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik dan ketat agar tidak terulang lagi kegagalan dana otsus dan pemekaran wilayah,” tuturnya.
Dia juga mengingatkan pemerintah, bahwa pendekatan pemerintah di Papua harus menyentuh akar masalah Papua, yakni diskriminasi dan rasialisme.
Kemudian juga soal pembangunan di Papua yang mengangkat kesejahteraan Orang Asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik papua. ***
