JURNALSUMSEL.COM – Penyelenggaraan lokakarya dengan tema “Membangun Lingkungan Hidup Wilayah Pesisir Sumatera Selatan” telah dilaksanakan pada 8 Desember 2022, dengan melibatkan forum multipihak.
Keterlibatan forum multipihak tersebut memainkan peran penting dalam mendukung percepatan pemulihan ekosistem mangrove yang ada di wilayah pesisir Sumatera Selatan.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).
Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan SK Gubernur Sumatera selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua KKMD Provinsi Sumatera Selatan.
Luas hutan mangrove di Provinsi Sumatera Selatan adalah 158.900 hektare (KLHK, 2021). Ini merupakan 27,98% dari total luas mangrove di Sumatera (567.900 ribu hektare). Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutannya.
Peran forum multipihak menjadi amat penting dalam hal ini, sehingga menjadi dasar pembentukan KKMD di Provinsi Sumatera Selatan.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap upaya-upaya perlindungan ekosistem mangrove. Hal ini membutuhkan strategi perencanaan yang baik dengan didukung kerja sama erat semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada BPDAS Musi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang selama ini mengawal proses pembentukan KKMD Provinsi Sumatera Selatan,” jelas Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam sambutan tertulisnya.
Dukungan kepada KKMD Provinsi Sumatera Selatan juga datang dari pemerintah pusat.