Konsep Digitalisasi yang Diusung Kartu Prakerja Jadi Pola Baru Pelayanan Birokrasi di Tanah Air

- 24 November 2020, 10:05 WIB
Kepala staff Kepresidenan RI. Moeldoko.
Kepala staff Kepresidenan RI. Moeldoko. /Instagram.com/@dr_moeldoko

JURNALSUMSEL.COM – Presiden Joko Widodo memberi arahan agar pelayanan birokrasi mengedepankan digital dan melayani.

Konsep digitalisasi dalam kartu Prakerja dapat menjadi pola baru pelayanan birokrasi di Tanah Air.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam salah satu webinar Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam Program Kartu Prakerja, mengatakan Penerapan digitalisasi dalam Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan.

Moeldoko menegaskan digitalisasi harus jadi pola baru bagi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan birokrasi berbasis digital dan melayani.

Baca Juga: UPDATE! Jadwal Lengkap Liga Champions Pekan Ini: Ada Barcelona, Chelsea, Liverpool, MU, Real Madrid

Baca Juga: Anggota DPRD Sumsel Terjerat Narkoba. Gubernur Herman Deru Langsung Copot dan Tetaokan Pengganti

Menurutnya, pemikiran Presiden terangkum secara menyeluruh dan harus diadopsi, sehingga pelayanan public bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Presiden juga mengatakan bahwa saat ini bukan negara kuat melawan negara lemah, bukan negara besar melawan negara kecil, tapi negara cepat yang akan merebut sesuatu,” jelas Moeldoko sebagaimana dilansir Jurnal Sumsel dari ANTARA.

Penerapan digitalisasi yang dilakukan Program Kartu Prakerja bisa diterapkan di semua level pelayanan publik, terutama Pemerintah, Kementerian/Lembaga, hingga ke tingkat Pemerintah Daerah.

Sejauh ini, beberapa Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah mulai menuju pelayanan digital.

Baca Juga: Panglima TNI Tidak Perintahkan Copot Baliho Rizieq, Pangdam Jaya Bertanggung Jawab atas Tindakannya

Baca Juga: BMKG: Prakiraan Cuaca 24 November 2020, Sebagian Besar Wilayah Palembang Berpotensi Hujan Ringan

Salah satunya yang sedang berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi tanah yang diarahkan bisa mencapai 5 juta bidang tanah per tahun dari sebelumnya 500.000 bidang tanah per tahun.

Tak hanya itu, ada juga langkah beberapa Pemerintah Daerah yang menerapkan Mall Layanan Terpadu.

Program Kartu Prakerja adalah salah satu rencana pemerintah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang siap bekerja dengan baik.

Program kartu Prakerja mengusung konsep Customer First dengan menyiapkan fasilitas layanan aduan, pernyataan, hingga masukan dari masyarakat melalui tiga channel yakni Instagram, Contact Center (email dan telepon), serta chatting online.***

Editor: Mula Akmal

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x